Jakarta — Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F. Ismail, menyoroti belum terbentuknya satuan tugas (Satgas) khusus yang menangani soal arus informasi dan update penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Yakub menilai, ketiadaan Satgas informasi ini berpotensi menimbulkan simpang siur informasi, keterlambatan update resmi penanganan bencana, serta lemahnya koordinasi pemberitaan di tengah tingginya atensi publik akan informasi yang cepat, akurat, dan kredibel seputar perkembangan penanganan bencana di Sumatera.
Melihat situasi ini, Yakub mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera membentuk Satgas Pengelolaan Informasi dan Media Penanganan Bencana Sumatera.
“Satgas ini diharapkan menjadi pusat koordinasi informasi dengan melibatkan seluruh media nasional, baik pusat maupun daerah, khususnya asosiasi badan usaha media, bukan semata asosiasi wartawan,” kata Yakub du Jakarta, Selasa (16/12).
“Pelibatan badan usaha media menjadi urgent karena media sebagai institusi mempunyai sistem manajemen redaksi, jaringan distribusi, dan tanggung jawab perusahaan yang memungkinkan kelancaran pemberitaan dan keberlanjutan arus informasi,” katanya.
Dengan demikian, kata Yakub, Satgas yang akan dibentuk tidak hanya menjadi ruang koordinasi pewarta, tetapi juga wadah sinergi antarkorporasi media dalam mendiseminasikan narasi kebencanaan yang utuh, berimbang dan bertanggung jawab.
Di samping itu, Yakub juga menekankan terkait peran strategis pers nasional dalam membangun diplomasi media di kancah global, utamanya dalam pemberitaan penanganan bencana Sumatera.
Menurutnya, di era konektivitas digital yang semakin masif, informasi mengenai bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dengan cepat menjadi konsumsi publik internasional.
“Jika tidak didukung dengan pengelolaan pemberitaan yang baik, dapat menimbulkan persepsi bias, liar, dan simpang siur di mata masyarakat global yang mana hal tersebut dapat membentuk persepsi negatif yang merugikan reputasi bangsa,” terang Yakub.
Yakub lalu menegaskan bahwa diplomasi media nasional bukanlah upaya menyembunyikan fakta, tetapi mengemas informasi dengan penuh tanggung jawab, akurat, kontekstual, dan sesuai prosedur penanganan bencana secara berhati-hati.
“Media nasional mempunyai peran penting dalam menjelaskan langkah-langkah pemerintah, kerja kemanusiaan lintas sektor, serta kepatuhan terhadap standar internasional penanggulangan bencana,” cetusnya.
Narasi yang terukur dan berbasis data, karnanya kata Yakub akan membangun kepercayaan publik internasional bahwa Indonesia memiliki kapasitas, tata kelola, dan komitmen kuat dalam menghadapi bencana.
Selain itu, diplomasi media yang dikelola dengan baik dapat memperkuat posisi Indonesia dalam jejaring kemanusiaan global.
Pemberitaan yang kredibel membuka ruang sinergi dan kolaborasi yang lebih luas, mempercepat dukungan internasional, serta menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi objek pemberitaan bencana, tetapi juga subjek aktif yang mampu mengelola krisis secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab.
“Inilah mengapa pembentukan Satgas informasi dan media sangat diperlukan agar pers nasional dapat bekerja serempak, solid, dan penuh dedikasi di mata dunia,” tandas Yakub.
