Radar Nusantara, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) menegaskan penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) difokuskan pada percepatan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan bagi masyarakat terdampak bencana, mulai dari penyediaan hunian sementara hingga bantuan pemulihan ekonomi keluarga.
Setelah masa kedaruratan, pemerintah kemudian menyiapkan hunian bagi para pengungsi, baik berupa hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
“Berikutnya, bagaimana yang di pengungsian ini disiapakan hunian sementara, atau kemudian langsung hunian tetap,” ujar Saifullah saat meninjau hunian sementara bersama Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Tito Karnavian di kabupaten Pidie Jaya, Provinsi aceh, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, karena skala bencana cukup besar dan mencakup beberapa provinsi, penanganan tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja.
“Biasanya yang menangani cukup BNPB. Namun karena skalanya luas dan besar, Presiden melalui Pak Mendagri selaku Ketua Satgas menugaskan banyak instansi untuk terlibat,” ujarnya.
Beberapa kementerian dan lembaga, termasuk BUMN dan Kementerian PU, turut dilibatkan untuk membantu pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Ia menambahkan dalam pelaksanaannya kemungkinan terdapat perbedaan standar fasilitas karena pemerintah berupaya memberikan tempat tinggal yang layak secepat mungkin kepada para pengungsi.
“Daripada masyarakat terlalu lama berada di tenda pengungsian, lebih baik segera dipindahkan ke hunian sementara. Jika ada kekurangan di huntara nanti bisa diperbaiki atau disesuaikan,” katanya.
Selain penyediaan hunian, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi keluarga yang menempati hunian sementara maupun hunian tetap. Bantuan tersebut berupa isian rumah tangga sebesar Rp3 juta untuk setiap keluarga dengan asumsi sebagian besar peralatan rumah tangga milik korban hilang atau rusak akibat bencana.
Pemerintah juga memberikan bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga untuk membantu masyarakat memulai kembali kehidupan setelah bencana.
Selain itu, selama masa tinggal di hunian sementara, pemerintah memberikan bantuan jaminan hidup (jadup) untuk pembelian lauk pauk sebesar Rp15 ribu per orang per hari selama tiga bulan.
“Jadi setiap orang menerima Rp450 ribu per bulan untuk kebutuhan lauk pauk dan diberikan selama tiga bulan,” ujarnya.
Ia menegaskan salah satu faktor paling penting dalam penanganan bencana adalah ketepatan data korban terdampak. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan secara detail bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Yang paling mengetahui kondisi masyarakat sampai ke kampung-kampung adalah bupati dan wali kota, sehingga pendataan harus dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain Tito dan Saifullah, turut hadir meninjau huntara Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA.
