Radar Nusantara, Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menegaskan penanganan infrastruktur sungai di tiga provinsi terdampak menjadi salah satu prioritas penanganan jangka panjang dalam fase pemulihan, yang juga akan mendukung irigasi untuk sawah dan tambak warga.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan normalisasi sungai penting untuk menunjang kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor ekonomi primer, seperti pertanian dan perikanan. Berdasarkan data Satgas PRR, sungai terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mayoritas mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.
“Sungai bagi saya penting, ini akan makan waktu panjang untuk sungai karena jumlahnya banyak. Totalnya itu banyak yang sedimen, panjang dan lebar. Penanganan ini mendesak karena berkaitan langsung dengan sawah dan tambak milik warga,” ujar Tito di Jakarta, Senin (23/3/2026).
Data Satgas PRR menunjukkan, di wilayah terdampak terdapat puluhan sungai dengan kondisi bervariasi, mulai dari sedimentasi berat, kerusakan tanggul, hingga perubahan alur sungai. Di Provinsi Aceh, tercatat 55 sungai yang terdampak dan memerlukan penanganan bertahap. Sebaran kerusakan sungai di Aceh meliputi wilayah Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tenggara, dan Subulussalam.
Di Provinsi Sumatera Utara, terdapat 48 sungai terdampak yang wilayahnya mencakup Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Sibolga, Medan, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Mandailing Natal, dan Batu Bara. Di Sumatera Barat, tercatat 43 sungai terdampak dengan wilayah mencakup Padang, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Tanah Datar, Agam, dan Pesisir Selatan.
Tito menjelaskan, penanganan sungai dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni tanggap darurat untuk mengantisipasi dampak lanjutan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memastikan perbaikan permanen. Menurutnya, kondisi geografis wilayah terdampak yang tersebar juga menjadi tantangan tersendiri dalam pemulihan sungai, berbeda dengan bencana yang terpusat di satu lokasi.
“Kalau kita masuk ke daerah yang dekat sungai itu kena. Jadi ini sifatnya tersebar, sporadis. Itu yang membuat penanganannya membutuhkan waktu,” kata Tito.
Meski demikian, Satgas PRR memastikan upaya penanganan terus berjalan paralel dengan pemulihan sektor lainnya. Hingga saat ini, sebagian besar jalan nasional telah kembali fungsional 100 persen dan distribusi logistik tidak lagi terhambat, sehingga mendukung percepatan perbaikan sungai di berbagai wilayah.
Selain itu, pemerintah juga memastikan penanganan sungai terintegrasi dengan pemulihan sektor lain seperti pertanian, tambak, serta hunian masyarakat yang berada di sepanjang daerah aliran sungai. Tito menegaskan pemulihan pascabencana tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah pengungsi, tetapi juga dari kemampuan wilayah untuk kembali aman dan produktif, termasuk dari sisi pengendalian sungai.
“Variabel yang kita lihat bukan hanya pengungsi, tapi juga sungai, sawah, tambak, dan infrastruktur lainnya. Semua itu menjadi bagian dari pemulihan,” pungkasnya.
