Radar Nusantara, Lampung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan bonus demografi. Hal ini penting dipahami untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dalam bingkai kedaulatan bangsa.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Seminar Nasional dan Rapat Kerja Tahunan Badan Kerja Sama (BKS) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Barat Bidang Ilmu Sosial di Universitas Lampung, Jumat (17/4/2026).

Dalam paparannya, Bima menekankan bahwa bonus demografi merupakan peluang besar yang bersifat terbatas dan menentukan masa depan Indonesia. Karena itu, momentum tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk antara pemerintah dan perguruan tinggi.

“The biggest challenge for Indonesian today is how to maximize bonus demografi menuju Indonesia Emas. Ini adalah momentum yang enggak banyak orang sadar,” ujar Bima di Universitas Lampung.

Ia menjelaskan, berdasarkan proyeksi lembaga internasional seperti Bank Dunia, Indonesia berpeluang menjadi salah satu dari lima ekonomi terbesar dunia dalam 20 tahun mendatang. Namun, peluang tersebut hanya dapat tercapai apabila Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang selama ini membatasi akselerasi pertumbuhan.

Bima mendorong kalangan akademisi untuk memperkuat basis data dan riset dalam membaca posisi Indonesia saat ini terkait bonus demografi. Ia menilai, kampus memiliki peran penting sebagai pusat pengetahuan (center of knowledge) sekaligus think tank yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan implementasi kebijakan.

“Nah ini baru tantangan saya untuk teman-teman kampus, mari kita compile data itu. Kemendagri akan urun rembuk, kita akan exchange ideas dan sharing data,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bima menguraikan empat kunci keberhasilan negara-negara yang mampu melompat menjadi negara maju, yakni visi nasional yang berkelanjutan, kemandirian, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi. Ia menilai, tantangan Indonesia saat ini terletak pada belum optimalnya sinkronisasi kebijakan, lemahnya basis riset dalam pengambilan keputusan, serta ketimpangan kapasitas fiskal daerah.

Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus dijalankan secara substantif dan berbasis data, bukan sekadar simbolik atau gimmick. Dalam hal ini, perguruan tinggi diharapkan berperan aktif dalam mencetak sumber daya manusia unggul, termasuk melalui penguatan green leadership di kalangan generasi muda.

Melalui forum tersebut, Bima berharap sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi semakin kuat dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal, sehingga mampu mendorong lahirnya kebijakan yang adaptif, berbasis riset, dan berdampak nyata bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Puspen Kemendagri