Radar Nusantara, Medan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan berbasis data, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, serta pengendalian inflasi yang konsisten.

Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumut, Rabu (22/4/2026).

Dalam arahannya, Mendagri menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah. Ia menyebutkan bahwa meskipun kinerja ekonomi Sumut tergolong baik, angkanya masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga perlu ditingkatkan.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berada pada kisaran rendah hanya akan menghasilkan perubahan yang terbatas. Sebaliknya, pertumbuhan yang lebih tinggi akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi ini angka yang sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena komponennya banyak, tanya BPS, Badan Pusat Statistik kabupaten/kota,” ujarnya.

Mendagri juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan data secara detail untuk mengidentifikasi permasalahan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah.

Dengan pendekatan tersebut, program pembangunan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran, termasuk dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, pengelolaan APBD menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mendagri menjelaskan bahwa belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai stimulus ekonomi. Karena itu, realisasi anggaran harus dilakukan secara optimal agar uang dapat beredar di masyarakat dan menggerakkan sektor swasta.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pemda didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, tanpa membebani masyarakat.

Menurutnya, daerah yang kuat secara fiskal adalah daerah yang mampu mengandalkan PAD, bukan hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Untuk itu, ia mendorong Pemda menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi pelaku usaha.

“Kalau swastanya enggak hidup jangan pernah berpikir negara itu, daerah itu akan melompat maju, enggak akan mungkin, kenapa? Karena belanja pemerintah enggak sanggup untuk membuat lompatan-lompatan ini,” tegasnya.

Di sisi lain, Mendagri menyoroti pentingnya pengendalian inflasi sebagai bagian dari stabilitas ekonomi. Ia menyebut bahwa inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memicu keresahan sosial jika tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, Pemda diminta aktif memantau harga dan memastikan ketersediaan barang di pasar. “Kalau kita bicara biaya hidup penting, apa jawabannya? Jaga stabilitas harga yaitu jaga indikator inflasi,” jelasnya.

Puspen Kemendagri