Kawal Ratifikasi dan Implementasi IEU-CEPA, APINDO Dorong Joint Task Force

Bandung – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pembentukan Joint Task Force Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi wadah kolaborasi pemerintah-dunia usaha.

Dukungan tersebut demi memastikan proses ratifikasi serta implementasi perjanjian berjalan tepat waktu dan memberi manfaat nyata bagi perdagangan, investasi, dan daya saing industri nasional.

Hal itu merupakan produk utama APINDO Business Mission to Europe 2026 yang digelar selama 11–19 Juni 2026 di Amsterdam, Den Haag, Brussels, dan Paris. 

Agenda besar tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, didampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral sekaligus Ketua Dewan Pakar APINDO Mari Elka Pangestu, serta delegasi pelaku usaha dari berbagai sektor strategis.

Dalam pernyataannya, Selasa (23/6) Shinta mengaskan bahwa fokus pasca-rampungnya negosiasi IEU-CEPA kini harus bergeser dari sekadar penyelesaian perundingan menuju pemanfaatan peluang ekonomi secara konkret. 

“Keberhasilan IEU-CEPA ditentukan berdasarkan kemampuan memastikan ratifikasi dan implementasinya berjalan efektif, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan pelaku usaha, pekerja, dan perekonomian,” katanya.

Ia memandang percepatan implementasi IEU-CEPA begitu mendesak karena fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa bagi Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2026. 

Lanjutnya, apabila IEU-CEPA belum berlaku efektif pada awal 2027, dikhawatirkan terjadi apa yang disebut cliff edge alias titik kritis yang memicu kenaikan tarif ekspor Indonesia ke pasar Eropa, terutama bagi sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk perikanan.

“Melalui Joint Task Force, APINDO ingin memastikan ratifikasi, kesiapan implementasi, serta utilisasi IEU-CEPA berjalan optimal. Dalam misi tersebut, APINDO juga menggelar pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di Belanda, Belgia, dan Prancis untuk memperkuat dukungan terhadap ratifikasi, membahas isu keberlanjutan, investasi, dan peningkatan daya saing industri Indonesia,” pungkasnya.