Radar Nusantara, Medan – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar inisiatif kesehatan, melainkan strategi untuk membangun sistem ekonomi lokal yang masif di seluruh daerah Indonesia. Melalui integrasi rantai pasok dari petani dan peternak setempat, program ini diproyeksikan mampu menyerap jutaan tenaga kerja seiring dengan peningkatan jumlah penerima manfaat MBG.

Bima menjelaskan, saat ini jumlah penerima manfaat telah mencapai 60 juta jiwa dengan target tuntas sekitar 80 juta jiwa pada akhir tahun. Jika seluruh ekosistem dapur telah terbangun untuk melayani 82 juta penerima, potensi penyerapan tenaga kerja secara formal diperkirakan mencapai 5 juta orang.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan suplai bahan baku di sekitar lokasi dapur. Hal ini dilakukan agar dampak ekonominya langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

“Ini kan kemudian perputaran uang yang tadinya tersentralisasi di Jakarta, di pusat, ini di-drop di daerah semuanya. Dan ini menghidupkan ekosistem tadi, menghidupkan pengusaha telur, sayur-sayuran, ikan. Jadi sekali lagi, bukan hanya kesehatan,” ujar Bima saat meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (5/2/2026).

Bima memaparkan, dana yang bersumber dari anggaran pusat kini dialirkan langsung ke daerah-daerah melalui pembangunan dapur-dapur produksi. Hal ini sekaligus menjawab kritik mengenai besarnya anggaran MBG, dengan menunjukkan bahwa program ini berfungsi sebagai stimulus ekonomi yang menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan di lapisan masyarakat bawah.

“Banyak penerima manfaatnya sudah naik, dapurnya banyak, tapi suplainya nggak ada. Ngambil telurnya, ngambil ayamnya ini masih tetangga, masih jauh, nggak dapat. Makanya kita pastiin, kita cek lagi sama BGN (Badan Gizi Nasional), BGN sama kita tukar data terus. Mana yang supplier-nya yang sudah di situ, mana yang supplier-nya yang masih ngambil di luar,” tegasnya.

Bima menginstruksikan daerah agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi wajib menjadi penyedia bahan baku utama. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dari wilayah sekitar dapur, program MBG diharapkan dapat menekan angka inflasi daerah karena rantai distribusi menjadi lebih pendek dan efisien.

Selain itu, dirinya juga mengimbau Dinas Kesehatan di tiap daerah untuk memonitor standar higienitas dan pengelolaan limbah dapur. Langkah ini penting demi mencapai target zero accident dalam pelaksanaan program nasional ini.

Peresmian ini turut dihadiri Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Gotong Royong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Tirta Wijaya, Ketua Umum (Ketum) Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan Donald Simanjuntak, dan pihak terkait lainnya.

Puspen Kemendagri