Radar Nusantara, Jayapura – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, termasuk di Papua, agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, upaya ini penting agar kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya menjadi simbol kedaulatan negara, melainkan juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat setempat.
“Arahan dari Bapak Presiden agar disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujar Ribka saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Rabu (4/2/2026).
Ribka menerangkan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah, termasuk di wilayah perbatasan Papua. Secara khusus, Presiden menugaskan tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan, serta Menteri PPN/Bappenas, untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam mengoptimalkan pembangunan PLBN, baik di kawasan Papua maupun di daerah perbatasan lainnya.
Ribka menekankan bahwa kegiatan kunjungan kerja tersebut merupakan momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah, terutama di Papua sebagai daerah otonomi khusus. Menurutnya, kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan DPR RI penting untuk memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan melalui dukungan regulasi yang kuat. Terlebih, kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan negara.
Pada kesempatan itu, Ribka berharap kolaborasi yang dibangun dapat melahirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah, terutama agar daerah memiliki ruang gerak yang memadai dalam mengelola potensi kawasan perbatasan.
Usai pertemuan tersebut, rombongan direncanakan meninjau langsung lokasi perbatasan untuk memverifikasi kesiapan infrastruktur pendukung.
Untuk diketahui, pertemuan itu dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, serta jajaran Komisi II DPR RI lainnya. Hadir pula Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua.
Puspen Kemendagri
