Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menjadi tuan rumah pelepasan calon transmigran. Hari itu, 16/12/2025, dari Ballroom, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, sebanyak 45 kepala keluarga (159 jiwa) dilepas ke lokasi transmigrasi di Torire, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah; dan Taramanu Tua, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Calon transmigrasi yang diberangkatkan ke Pulau Sulawesi itu tidak hanya dari Lampung namun juga dari Provinsi Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Rincian calon transmigran yang diberangkatkan dari Lampung sebanyak 10 kepala keluarga (33 jiwa), Banten 15 kepala keluarga (27 jiwa), Jakarta 5 kepala keluarga (25 jiwa), dan Jawa Barat 15 kepala keluarga (43) jiwa.

Pemberangkatan calon transmigran hari itu tidak hanya dipusatkan di Bandar Lampung. Secara teleconference juga dilepas calon transmigran dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 19 kepala keluarga (73) jiwa dan Provinsi Jawa Timur 16 kepala keluarga (55 jiwa).

Viva Yoga mengatakan pelepasan calon transmigran dilakukan di provinsi yang berada paling selatan Pulau Sumatera karena provinsi ini memiliki sejarah dan fakta kesuksesan program transmigrasi. “Dulu Lampung adalah tujuan transmigrasi, sekarang menjadi asal transmigran”, ujarnya. Perubahan status ini menunjukan pembangunan di Lampung membawa kemajuan terbukti menumbuhkan pusat-pusat ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berdampak wilayah-wilayah yang dulunya kosong dan tak berpenghuni menjadi tempat berbagai aktivtas ekonomi, sosial, budaya manusia dari berbagai latar belakang.

Dikatakan transmigrasi menjadi dinamika pembangunan. “Dinamika yang membuat pembangunan terus bergerak dan berkembang sesuai kemajuan jaman ”, ujarnya.

Diungkap transmigrasi dengan tujuan Lampung sudah dilakukan pada tahun 1905 pada masa kolonialisme Belanda. Sebanyak 155 orang dari Kedu, Jawa Tengah, diberangkatkan di Gedong Tataan sebagai pekerja perkebunan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda itu dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Sukarno, Suharto, dan pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. “Transmigrasi pertama pada masa Presiden Sukarno pada tahun 1950 lokasi tujuan juga di Lampung”, ujar Viva Yoga. “Dari sejarah ini Lampung bagian penting dari sejarah transmigrasi”, tambahnya.

Dalam era Presiden Prabowo Subianto, transmigrasi menurut Viva Yoga memiliki paradigama baru. Dikatakan saat ini transmigras tidak hanya sekadar memindahkan peduduk namun lebih berorientasi pada menciptakan kesejahteraan dan peningkatan pendapatan transmigran dan masyarakat yang menempati kawasan transmigrasi.

Transmigrasi disebut bukti negara hadir di tengah masyarakat. Dengan memberikan lahan seluas 1 hingga 2 ha, jaminan hidup 1 tahun, serta pembinaan dan monitoring selama 5 tahun diharapkan program ini mampu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. “Program transmigrasi merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”, tuturnya.

Sukses program transmigrasi inilah membuat kepala daerah ingin wilayahnya dijadikan kawasan transmigrasi. “Ada 50 bupati yang mengajukan wilayahnya dijadikan kawasan transmigrasi”, ungkapnya.

Tidak hanya kepala daerah ada transmigrasi di wilayahnya, masyarakat setempat juga mendukung datangnya para transmigran. “Di Konawe Utara, masyarakat di sana menyediakan lahan 1000 Ha untuk para transmigran”, ujarnya. “Di Kabupaten Manokwari, ada kepala suku menghibahkan tanahnya untuk transmigran”, tambahnya. Hal demikian menunjukan tidak ada masalah antara transmigran dari luar daerah dengan masyarakat lokal.

Sukses transmigrasi tidak hanya membuat kepala daerah tertarik dengan program ini. Masyarakat pun juga sama. Mursalim calon transmigrasi dari Lampung mengatakan dirinya ikut transmigrasi dengan alasan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih sejahtera. “Untuk itu saya siap lahir dan batin untuk diberangatkan”, ujarnya kepada Viva Yoga saat sambung rasa.