Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan atau government technology (GovTech) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern melalui layanan publik berbasis digital. Salah satu langkah yang tengah dilakukan pemerintah ialah pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos, yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

“Rapat ini dalam rangka untuk perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga road map untuk menuju GovTech, government technology, e-government,” katanya.

Mendagri menjelaskan, program piloting digitalisasi bansos sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang baik. Keberhasilan tersebut kini diperluas ke 43 kabupaten/kota sebagai bagian dari implementasi nasional. Sebagai Mendagri, Tito menegaskan komitmennya untuk mengoordinasikan pemerintah daerah (Pemda) bersama kementerian/lembaga terkait agar program tersebut berjalan optimal.

“Beberapa waktu yang lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Makasih banyak Ibu Ipuk (Bupati Banyuwangi) dan saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasi ke daerah-daerah lain. Target lebih besar 43 dan kita harapkan nanti ke depan seluruh Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, GovTech akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Menurutnya, rakor kali ini merupakan bagian dari upaya mengawal transformasi sistem perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis Akal Imitasi (AI).

Ia menjelaskan, untuk pertama kalinya proses seleksi penerima bansos dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel melalui pertukaran data lintas sektor. Sistem tersebut juga dirancang agar mudah digunakan masyarakat, sehingga mereka dapat mengajukan permohonan bansos secara mandiri maupun melalui agen tanpa dibebani persyaratan dokumen maupun proses yang panjang.

“Saya percaya dengan ketangguhan kita, program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima, dan mari kita kawal bersama-sama. Kepada Bapak Mendagri, Jenderal Tito, saya dari lubuk hati yang dalam terima kasih sekali karena sekarang dengan data dari tujuh kementerian/lembaga sudah bertemu, proses AI-nya sudah berjalan. Kita akan memonitor, mengawasi dengan ketat,” tandasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Tim KPTDP.

Selain itu, hadir secara langsung sejumlah kepala daerah yang wilayahnya menjadi lokasi piloting digitalisasi bansos, di antaranya Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.