Radar Nusantara, Bandung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC), terutama di sejumlah wilayah Jawa Barat dengan angka kasus yang masih tinggi. Langkah ini ditempuh melalui penguatan perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurut Wiyagus, penanganan TBC merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemda.
“Tuberculosis ini salah satu ya boleh dikatakan endemik yang memang harus mendapat perhatian khusus,” ujar Wiyagus saat Pertemuan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Mohamad Toha Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/3/2026).
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data kasus TBC agar strategi penanganan dapat dirumuskan secara lebih tepat. Dalam hal ini, Pemda diminta untuk tidak ragu menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
“Kita jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya sekalipun itu besar dari segi angka, justru di sinilah nanti kita akan menentukan strategi yang tepat penanganannya,” katanya.
Selain itu, Wiyagus mengingatkan pentingnya kolaborasi dari tingkat kabupaten hingga desa dalam upaya percepatan penanganan TBC. Peran camat, kepala desa, hingga kader masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat secara langsung.
Ia menambahkan, penanganan TBC juga perlu memperhatikan berbagai faktor risiko, seperti kepadatan hunian, ventilasi rumah yang kurang baik, kemiskinan, hingga kondisi sanitasi yang tidak layak. Karena itu, upaya penanggulangan penyakit tersebut memerlukan kerja sama lintas sektor serta dukungan dari berbagai pihak.
Penanganan TBC yang terintegrasi diharapkan dapat menekan angka kasus sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari penguatan sumber daya nasional.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, serta pejabat terkait lainnya.
Puspen Kemendagri
